Majalengka, JURNALPOST.CLICK– Untuk memastikan kualitas pembangunan infrastruktur di Majalengka baik, Komisi III DPRD menggelar rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Senin, (5/5/25).
Dalam rapat kerja tersebut, hadir juga seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas PUTR.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahuddin, S.M., baik buruknya kualitas pembangunan infrastruktur berawal pada pengawasan dari pihak yang berkompeten dalam bidangnya.
“Sengaja kita menghadirkan semua UPTD dinas PUPR, kita ingin memastikan bahwa pembangunan di Majalengka pada tahun 2025 ini dilaksanakan dengan baik diawasi dengan baik,” ucap Iing, saat ditemui awak media di ruang kerjanya.
Ditegaskan politisi PKS ini, untuk menghasilkan kualitas pembangunan yang baik, Komisi III menekankan pada Dinas PUTR supaya memberdayakan SDM yang ada.
“Jadi, kita Komisi III memberikan penekanan khusus kepada Kepala Dinas PUTR untuk memberdayakan SDM yang ada untuk memaksimalkan pengawasan pembangunan,” imbuhnya.
Semua itu bukan tanpa alasan, karena pada tahun sebelumnya, Komisi III ini banyak menemukan bangunan yang kurang berkualitas.
“Sesuai pengalaman pada 2024 banyak kualitas fisik yang kita temukan di lapangan masih jauh dari kata memuaskan,” kata Iing.
Ia juga berharap supaya pada tahun ini, pembangunan infrastruktur di Majalengka memiliki kualitas yang baik, dimulai dari pengawasan sejak awal dibangun.
“Kita ingin di tahun 2025 ini kerjakanlah dengan baik. Jangan menunggu rusak, jangan menunggu kita sidak baru diperbaiki. Tapi dari proses awal,” harapnya.
Nanti, sambung dia, kalau kita temui di lapangan kualitas fisiknya jelek belum tentu diperbaiki. Apa lagi kalau anggarannya sudah tidak ada, uangnya sudah habis.
“Jadi kurang manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Disinggung mengenai adanya informasi kurangnya tenaga pengawas dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan, Iing mengatakan bahwa hal itu telah terkonfirmasi.
“Di beberapa kali rapat, ada statement bahwa di Dinas PUTR kekurangan tenaga pengawas. Kami menghadirkan dinas, ingin melihat apakah betul adanya kekurangan. Setelah kami lihat itu ada 9 UPTD untuk mengawasi 26 kecamatan, saya kira cukup seharunya,”
“Yang paling penting bagaimana mereka (pengawas) betul-betul diberdayakan, punya keberanian untuk mengoreksi pekerjaan yang tidak sesuai,” papar dia.
“Kita komisi III memberikan dorongan, menguatkan mereka supaya dalam melaksanakan tugasnya itu dengan sebaik-baiknya,” tandasnya.(*)