KARAWANG | JURNALPOST .CLICK | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang saat ini menjadi perbincangan publik setelah diketahui menggelar kunjungan kerja (kunker) ke Bali. Ditengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah.
Kunjungan ini disinyalir menelan anggaran fantastis, mencapai ratusan juta rupiah.
Menurut data yang tercatat dalam sistem informasi pemerintah daerah Kabupaten Karawang, alokasi dana untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa Disnakertrans mencapai sekitar Rp250 juta. Dana tersebut diperuntukkan bagi biaya sewa penginapan, tiket pesawat, dan tiket bus.
Kegiatan kunker ini sontak menuai kritik tajam mengingat substansi pembahasan pengupahan yang menjadi salah satu tugas Dewan Pengupahan seharusnya tidak lagi memerlukan rapat atau kajian yang mendalam.
Hal ini didasari oleh ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Sesuai Pasal 26 PP 36 tahun 2021 (yang rumus perhitungannya kini telah diperbarui, namun esensinya tetap diatur oleh Pusat), besaran Upah Minimum sudah memiliki formula yang pasti.
Rumus ini menunjukkan bahwa penetapan upah sebagian besar bersifat matematis dan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), sehingga peran Dewan Pengupahan daerah dalam merumuskan besaran upah menjadi minimal.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Rosmalia melalui Kepala Bidang Humas Disnakertrans Kabupaten Karawang, Andi, memberikan tanggapan yang singkat namun mengejutkan. Ia mengklaim bahwa permasalahan kunker ini sudah dianggap selesai atau “case closed”.
“Kegiatan diketahui bupati… ‘case close’ kang,” ungkap Andi, seolah memberikan pembenaran mutlak bahwa kegiatan kunker yang menghabiskan anggaran besar ini telah mendapat restu dan persetujuan dari Bupati Karawang. (Red)
