Majalengka, JURNALPOST.CLICK— Perda dana cadangan investasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) tengah menjadi sorotan publik.
Belum lama ini, DPRD Kabupaten Majalengka telah menggelar konsultasi publik.
Berbagai elemen masyarakat dilibatkan dalam konsultasi publik ini. Diantaranya, mahasiswa, LSM, Ormas, aktivis, akademisi, tokoh masyarakat, hingga insan pers.
Rencana DPRD Majalengka mencabut Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Dana Cadangan Investasi Daerah senilai Rp173 miliar, yang semula dialokasikan untuk penyertaan modal BIJB Kertajati, memunculkan beragam usulan pemanfaatan.
Berbagai usulan pemanfaatan dana cadangan bermunculan terutama untuk memperkuat perekonomian warga Majalengka yang menjadi kebutuhan fundamental.
Usulan tersebut muncul juga dari Gerak Majalengka Mengajar (GMM). Ketua GMM, Dadang Hermawan menegaskan bahwa dana cadangan tersebut tidak boleh dipakai untuk belanja pegawai, seperti perjalanan dinas, ATK, mamin dan lain-lain.
“Pada prinsipnya, anggaran harus sesuai dg nafas investasi. Revitalisasi pasar Cigasong, menjadi skala prioritas. Dikarenakan Perjanjian Kerjasama yang habis sejak 2018,” ujar pria yang akrab disapa Dadang Behong ini, Senin, (29/9/25).
Menurutnya, dengan kondisi bangunan yang sudah tidak layak serta omset kian menurun. Maka pembangunan pasar harus segera dilaksanakan dari dana cadangan tersebut.
“Saat skema Bangun Guna Serah (BGS) melalui swasta, para pedagang menanggung kerugian atas uang muka dan pembayaran pasar darurat. Hal itu menyebabkan para pedagang trauma,” terangnya.
Selain infrastruktur pasar, lanjut dia, perlu dan mendesak dibentuknya pengelola pasar yang profesional dan mampu menciptakan tata kelola yang terintegrasi antara pedagang, konsumen, dan supplier.
“Pengelola pasar ini tentunya harus berbentuk badan hukum,” sambungannya.
Selain itu, kata Dadang, sektor UMKM dan pertanian harus mendapat perhatian khusus dengan skema manfaat jangka panjang.
“Bagaimana surplus padi kita benar-benar menjadikan taraf ekonomi petani naik dan UMKM pribumi saat ini banyak terdesak dengan UMKM luar daerah dengan modal besar,”
“Inilah yang jadi PR Pemda untuk mengatasi dengan kebijakan dan anggaran yang tepat,” tandasnya.(*)